Seorang mantan Wartawan & Penulis Editorial Media Indonesia Edy A.Effendi memberikan testimoninya selama bekerja di stasiun Metro TV, 1- terkait isu Rohis sebagai tempat rekrutmen teroris dan isu-isu yang menyudutkan Islam melalui kultwitnya di akun twitter @eae18. Berikut testimoninya.

Ini terkait berita Metro TV yg menyudutkan sekolah umum jd sarang teroris. media hrs obyektif. itu hak publik.

2- sdh untuk kesekian kali @Metro_TV n Media Indonesia menyudutkan Islam. Sdh berkali2 juga disomasi n diprotes tp tak kapok.

3- bnyk berita yg diprotes n disomasi tp mrk bergeming. Sy akan paparkan bebrapa fakta bkn krn sy benci agama lain.

4- bg sy agama adlh hak individu.sy hny ingin melihat media massa jgn jd alat menikam agama lain. hrs dibebaskan..

5- ..media massa hrs dibebaskan dr kepentingan agama. media massa bertugas mereportase isu warga. bkn mendistorsi.

6- pada era 2000-an, di mana sy bekerja di Media Indonesia, ada empat sekawan yg berperan dlm soal isu agama.

7- Andy F Noya, Saur Hutabarat, Elman Saragih n Laurens Tato, kebetulan mrk non muslim n pengendali media grup.

8- 4 petinggi inlah yg punya peran pnting mngakses berita.Surya Paloh tk tahu mnahu.SP jg tk tahu kl bbrpa x dsomasi.

9- sbg mantan penulis editorial, sy tahu persis, bgaimana berita dimainan.sy protes soal rekruitmen yg berbau SARA.

10- rekruitmen reporter sngat berbau SARA. Di rapat besar, sy protes ke Elman..

11- rekruitmen reporter yg diterima bnyk non muslim? Elman kaget.Dia blg sepanjang sy kerja di media baru kali ini dikritisi soal ini.

12- jk ada 6 reporter yg diterima, komposisinya, 2 Protestan, 2 Katolik, 2 Islam. Ini fakta bkn fiksi. saksi bnyk.

13- desk redaksi yg strategis pn ditempati non muslim.polkam, metropolitan n mingguan.di SDM n level asred eks sama.

14- akhirnya sy masuk tim seleksi reporter. ujung2nya di HRD dijegal jg.Taufiqulhadi pnh protes jg soal rekruitmen.

15 meski saur n andi tak aktif lg tp msh jd berdiri di balik layar.knp tak tegas saja, Media Grup anti Islam.

16- ada puluhan wartawan senior n yunior keluar. alsan utamanya terkait manipulasi jamsostek dr 1995-2005.

17- sy keluar, lbh bnyk soal SARA n sikap diskriminasi elit.sy sdh bicara di Kenduri Cinta Cak Nun, TIM akhir 2007.

18- Wahai pejuang anti SARA, knp kalian bungkam? Takut tak diekspos? Tak populer? Kalian sangat diskriminatif.

19- ketika menyudutkan demo PKS. Elman di editorial pagi Metro bln yg demo anti AS tak beradab dan bodoh.

20- pernah jg soal editorial yang menghina umat Islam Palestina. Umat Islam Ind tak perlu bela Palestin. penulisnya Laurens Tato.

21- jd kl ada demo PKS meski sngat massif tak boleh dipajang di hal 1.

22- pernah PKS demo besar-besaran memrotes Bill Clinton ke Indoesia. Pas rapat redaksi, Yohanes Widad, asredpel, meminta foto jgn dipasang hal 1.

23- mrk tak suka PKS.

24- Elman Saragih pernah sy tunjuk2 mukany di Lobby 2 Metro TV krn soal SARA. Badan gede nyali kecil. Husen H saksi.

25- jadi JANGAN HARAP ada berita yg FAIR dr METRO TV jk bicara soal ISLAM. Sy tak benci Kristen tp benci konspirasi.

26- Bagi sy, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Syiah, Ahmadiyah, itu hak privat. Tp berita yg obyektif itu, hak publik.

27- SEKALI lagi bg pejuang anti SARA, knp kallian bungkam? Kalian serang isu SARA hny krn kepentingan politik?

28- Sekali lg, sy tak benci Kristen. Sy melawan media dijadikan mainan berbau SARA. Bersikaplah fair n obyektif.

29- Sy skdar ingatkan ke kawan2 sy, @ulil @fadjroel @TodungLubis, apa arti SARA n toleransi? kalian bungkam!

30- Mana @RatnaSpaet yang sok pejuang anti SARA. Apa kejadian di media grup bkn SARA?

31- di sini bkn soal damai atau tak damai tp media itu hrs obyetif. bkn lakukan diskriminasi.

32- sy penulis terbaik editorial gelombang dua n kebetulan dpt beasiswa menulis di AS.

33- Scr kbtulan sy penulis terbaik editorial gelombang 2, setelah 3 hari masuk pelatihan. Jd ada alsan sy bicara #BeritaMetroTV.

34- sy dulu di Media Indonesia. Tp Metro TV n MI satu kantor dan selalu kerja sama pemberitaan.

35- Sdh lama, sy siap lahir batin melawan Elman cs. Kultwit sy soal Media Grup bkn dendam atau apapn. Tp ulah mereka sdh di luar batas.

*sumber: https://twitter.com/eae18

Sumber

Menurut Fitra, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2000 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya, ditetapkan gaji seorang gubernur adalah sebesar Rp3 juta per bulan.

Selain itu, seorang gubernur juga mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, sebesar Rp5,4 juta per bulan.

Sehingga, jika diakumulasi total pendapatan setiap bulan bagi gubernur adalah sebesar Rp8,4 juta.

Namun bukan hanya itu, di DKI Jakarta, tunjangan operasional seorang gubernur dan wagub dianggarkan sebesar Rp17,6 miliar untuk tahun 2012.

Alokasi ini masuk dalam jenis belanja tidak langsung, yang artinya manfaat dari anggaran ini tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, atau tidak diperoleh masyarakat.

Dari angka itu, setiap bulan, seorang gubernur dan wagub mendapatkan tunjangan operasional sebesar Rp1,47 miliar.

Berdasarkan hitungan Fitra itu, seorang gubernur DKI Jakarta bisa memperoleh Rp8,820 miliar pertahun dari tunjangan operasional, plus Rp480 juta per tahun dari gaji dan tunjangan pejabat. Total Rp9,3 miliar setahun, atau Rp46,5 miliar untuk lima tahun masa jabatan

sumber :klik

Warga Indonesia tercatat telah menghabiskan dana sekitar Rp1,34 triliun untuk membeli unit apartemen premium Marina Bay Suites di Singapura. Thomas Tan, Direktur Pemasaran Residensial Raffles Quay Asset Management, perusahaan pengelola Marina Bay Suites, mencatat 79%, atau sekitar 172-175 unit telah terjual dengan komposisi antara pembeli lokal dan asing seimbang.

"Dari proporsi warga asing itu, sebanyak 30% (atau 25 unit) di antaranya dibeli oleh warga Indonesia. Di belakangnya menyusul pembeli asal Malaysia dan China," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/9). Sebanyak 60% konsumen asal Indonesia itu membeli melalui kredit, sedangkan sisanya tunai. Sejak April 2012,

RQAM memperkirakan sebanyak 15 unit apartemen Marina Bay Suites dibeli oleh warga Indonesia. Per unit apartemen di gedung setinggi 66 lantai itu ditawarkan dengan harga Sin$4,6 juta- Sin$9,5 juta atau kurang lebih setara dengan Rp34,96 miliar-Rp72,2 miliar, dengan asumsi kurs Sin$1 sama dengan Rp7.600. Jika diambil harga tengahnya, yakni Sin$ 7,05 juta atau Rp53,6 miliar, maka para pembeli asal Indonesia itu telah menempatkan dana kira-kira senilai Rp1,34 triliun di satu proyek residensial.

Marina Bay suites sendiri terdiri atas 218 unit apartemen dengan luas antara 149m2 hingga 251 m2, ditambah 3 unit penthouse. Pada April lalu, RQAM sempat mempromosikan 16 unit Signature Suites yang berada di 4 lantai teratas dan 1 penthouse satu lantai kepada calon konsumen di Indonesia.

MBFC, lokasi Marina Bay Suites, berdiri di atas lahan seluas 3,55 hektare, dan dimiliki oleh konsorsium antara Keppel Land dari Singapura, Cheung Kong Limited dan Hongkong Land Limited dari Hong Kong, China. Konsorsium tersebut telah menyediakan Sin$4 miliar setara dengan US$3,19 miliar untuk keseluruhan proyek yang dimulai sejak 2005 itu. Pembangunan Tahap I, yang selesai 2009, memiliki luas 20.505 m2 terdiri dari dua menara komersial yang menyediakan 154.000 m2 ruang kantor kelas atas, Marina Bay Residences setinggi 55 lantai, dan Marina Bay Link Mall seluas 8.686 m2. Tahap II, yang di dalamnya termasuk Marina Bay Suites, memiliki luas 15.010 m2, dan proyeknya dijadwalkan selesai pada 2013 serta diharapkan meraih Temporary Occupation Unit (TOP) di tahun yang sama. Untuk dua tahun pertama, RQAM akan mengelola Marina Bay Suites

sumber :klik

Djoko mengatakan pemerintah menargetkan setiap jalan nasional memiliki empat lajur jalan di setiap jalurnya. Menurut dia, setiap jalan nasional akan diperlebar luas lajurnya hingga menjadi tujuh meter setiap jalur. “Jadi nanti akan ada dua bahu (jalan), tujuh meter jalan, dan dua bahu (jalan) lagi. Jadi 2-7-2,” ujarnya.

Menurut Djoko, target utama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas jalan nasional. “Jadi setiap jalur yang belum tujuh meter akan dilebarkan secara bertahap setiap tahunnya,” katanya. Hal itu disebutnya sebagai proyek yang hampir setiap saat terlihat di ruas-ruas jalan nasional.

Ia mengatakan pelebaran jalan itu sudah dimulai dan di sejumlah ruas jalan sudah memiliki empat lajur. “Dari Jawa Barat sampai ke Demak-Kudus sudah empat lajur, Kudus ke Jawa Timur juga sudah 2-7-2, yang artinya sudah sesuai standar,” katanya.

Meski begitu, dia juga mengakui sejumlah lintas jalan, seperti Lintas Tengah Sumatera, belum sesuai standar. “Itu enam meter saja belum, jadi akan segera diperlebar,” katanya.

Masalah pembebasan lahan menjadi masalah utama dari proyek pemerintah tersebut. “Apalagi kalau yang sudah masuk kota, ada toko dan ada rumah seperti di Ambarawa,” kata Djoko. Meski begitu, dia menyatakan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan mencari jalur alternatif seperti membentuk jalan lingkar luar.

Soal pertumbuhan jalan antarprovinsi, Menteri Djoko menyatakan penambahan jalur tidak terlalu signifikan. Penambahan jalan hanya dengan membangun jalan-jalan lingkar luar untuk mengantisipasi daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan pelebaran jalan. “Selama bisa meningkatkan kapasitas jalan dengan pelebaran, akan kami lebarkan jalannya,” katanya

sumber :klik

"Dalam RAPBN Tahun 2013 kita tetap dapat memenuhi lagi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kita bersyukur, dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan. Dan tahun 2013 mendatang kita rencanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis malam.

Pada tahun 2011, anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun dan tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi Rp310,8 triliun.

Menurut Presiden, anggaran pendidikan yang makin besar itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan.

"Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan tetap kita prioritaskan untuk melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45,0 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA.

Untuk mendukung pelaksanaan PMU, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan.

"Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi," katanya.

Melalui anggaran pendidikan itu pula, Pemerintah merencanakan pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB.

Pemerintah juga melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang.

"Dengan anggaran pendidikan itu, kita akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa," katanya.

Sementara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pada 2013 Pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.

Ia mengatakan, pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai.

Melalui uji kompetensi ini pula, semua pihak berharap dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan bagi guru-guru yang nilainya belum memenuhi syarat.

"Dengan berbagai langkah kebijakan dan program itulah, Insyaallah, pada tahun 2013 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," katanya.

sumber : klik

"N250 is still the best," kata Habibie di sela-sela Open House menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah di kediamannya di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, kemarin.

Habibie mengatakan pesawat tersebut akan dapat terbang dalam lima tahun ke depan dengan perubahan rancangan pesawat yang serba digital.

"Kami akan `redesign` (desain ulang) pesawat, salah satunya mesin. Ini perlu karena ada gap teknologi kurang lebih 20 tahunan," ujar pemilik 46 paten di bidang Aeroneutika itu.

Pada Sabtu lalu (11/8/12) dilakukan penandatanganan proyek pengembalian dan penyelesaian kembali pesawat N250 yang sempat terhenti.

Habibie mendirikan PT Regio Aviasi Industri (RAI). PT tersebut didirikan dua perusahaan swasta, PT Ilhabi milik putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie, yang memegang saham 51 persen dan PT Eagle Capital milik Erry Firmansyah yang memegang saham 49 persen.

Di perusahaan tersebut Habibie menjadi Ketua Dewan Komisaris.

Pesawat N250 pada 17 tahun lalu sempat direncanakan untuk mendapatkan sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) pada tahun 2000, namun kemudian terhenti.

Habibie mengatakan berencana mendapatkan sertifikat tersebut dalam lima tahun mendatang.

Dalam Open House yang digelar oleh Habibie, tampak hadir pula politisi Akbar Tanjung dan Hamzah Haz, pemimpin redaksi Jurnas Asro Kamal Rokan, presenter Metro TV Tommy Tjokro, dan sejumlah masyarakat umum.

Wakil Presiden Boediono terlihat hadir pada pukul 15.30 WIB dan keluar pada pukul 16.30 WIB. Acara Open House sendiri dimulai pada pukul 17.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB dan terbuka untuk semua kalangan masyarakat.

sumber :klik

Pengamat transportasi dari Transportation Research Group FTSL-ITB Harun al Rasyid Lubis mengatakan, rencana pembangunan monorel yang direncanakan mulai dibangun 2013 memperoleh keraguan dapat mengatasi kemacetan Jakarta dalam waktu singkat.

"Sulit, tidak bisa dadakan," ungkap Harun kepada detikFinance, Selasa (14/8/2012).

Selain meragukan pembangunan monorel, Harun juga menyangsikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang direncanakan akan mampu mengangkut hingga 1.500 penumpang dalam sekali angkut.

"MRT yang sedang mau dibangun 15 km atau nambah 8 km lagi ke kota tidak akan menyelesaikan kemacetan, bila tidak didukung dengan upaya-upaya lain, seperti pengendalian tata ruang, disiplin berlalu lintas dan pembatasan lalu lintas," sambungnya.

Harun menilai, langkah terdepan yang harus dilakukan mengurai kemacetan di Jakarta adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan commuter line (KRL).

"Harapan terdepan adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan KA (kereta api) Jabodetabek, itu pun tidak selesai-selesai, sudah 30 tahun karena tidak ada kepemimpinan dalam implementasi masterplan yang sudah ada," tutup Harun.

sumber :klik

"Ekonomi Indonesia maju terus, sekarang ini saja ekonomi kita termasuk terkuat nomor 15 di dunia, melihat kondisi tersebut pada 2025 bisa menjadi terkuat nomor 10," katanya usai acara buka puasa bersama pengurus dan kader Partai Amanat Nasional di Palembang, Minggu (12/8) malam.

Dia menjelaskan, pada 2014 diprediksi kesejahteraan rakyat akan meningkat dengan pendapatan per kapita mencapai di atas 5.000 dolar AS.

Pada 2025, lanjutnya, sesuai dengan "master plan" yang ada, pendapatan rakyat Indonesia sudah mencapai 16.000 dolar AS per kapita dan pada saat itu Indonesia berada pada posisi 10 kekuatan ekonomi dunia.

Menurut Menko Perekonomian, dahulu orang melihat Indonesia sebelah mata, kini sudah tidak lagi dan sudah sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Ia mengatakan, melihat pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi besar, disegani, dan tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi juga memberikan solusi bagi persoalan perekonomian dunia.

"Kita adalah negara anggota G20, artinya Indonesia termasuk sebagai sala satu di antara 20 negara terbesar di dunia yang tergabung di dalam kelompok tersebut," ujar menteri kelahiran Sumsel itu.

Menurut dia, untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional guna mencapai target menjadi 10 negara terkuat ekonominya, pemerintah akan terus mendorong program-program ekonomi kerakyatan.

sumber :klik

"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditandai dengan berkembangnya kelas menengah. Mereka yang umumnya menikmati pertumbuhan tersebut dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi ataupun terendah," ucap Armida saat ditemui di Kantor Bappenas, Senin, 13 Agustus 2012.

Armida menjelaskan, pertumbuhan kelas menengah tersebut ditandai dengan terus meningkatnya pendapatan mereka. Mereka, kata Armida, umumnya berada di sektor swasta sehingga menikmati pertumbuhan pendapatan yang tinggi meski nilai ekspor menurun dan kondisi ekonomi global tidak menentu.

Armida melanjutkan, pertumbuhan kelas menengah tersebut di satu sisi juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten memperluas lapangan kerja formal. Lapangan kerja formal sedikit banyak didominasi oleh lapisan masyarakat menengah ke atas.

"Namun, efek dari pertumbuhan lapisan masyarakat kelas menengah ini diikuti dengan melebarnya kesenjangan pendapatan dengan kelompok masyarakat bawah atau mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Saya tidak heran kalau Asian Development Bank mengatakan koefisien Indonesia meningkat," ujar Armida.

Meski demikian secara dasar, kata dia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dinikmati oleh siapa pun, baik lapisan masyarakat bawah, tengah, ataupun atas.

"Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi kita dinikmati semua kelas pendapatan. Itu terlihat dari semakin menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan kelas menengah jauh lebih cepat," jelas Armida sambil mengatakan pihaknya masih meneliti fenomena ini.

sumber :klik

Kepala Negara mengatakan dirinya tadi malam telah mempersiapkan surat tersebut, yang isinya menyampaikan harapan Indonesia.

"Tadi malam saya telah mempersiapkan surat, Insya Allah hari ini terkirim kepada Presiden Myanmar Thein Sein yang mengungkapkan harapan iIndonesia kepada Myanmar untuk menyelesaikan permalahan etnis Rohingya dengan sebaiknya," kata Presiden Yudhyono dalam pernyataan pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 4 Agustus 2012.

Isi surat tersebut, ujarnya, tidak bisa dijelaskan secara rinci hari ini, mengingat Presiden Myanmar belum menerimanya.

Yudhoyono mengatakan pemerintah memiliki keprihatinan dan telah serta akan terus melakukan upaya baik secara diplomasi maupun upaya lain yg berkaitan atas isu kemanusiaan atas etnis Rohingya.

"Saya tidak jelaskan rinci, karena beliau [Presiden Myanmar] belum menerima," kata SBY yang tampil dengan kemeja kokoi puitih dan kopiah hitam.

Presiden Yudhoyono menilai konflik etnis Rohingya yang beragama Islam asal Bangladesh dan etnis Rakhine yang beragama Budha merupakan konflik komunal dan konflik horizontal , seperti halnya yang pernah dialami di Poso dan Ambon.

Pemerintah Myanmar sendiri, tambahnya, belum mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis

dari 135 etnis di negara itu

Di samping akan mengirimkan surat ke Presiden Myanmar, SBY mengatakan pemerintah Indonesia juga secara multilateral dan regional aktif untuk ikut membahas etnis Rohingya baik di tingkat PBB, Asean, dan forum lain.

Di samping itu pemerintah melalui Menlu Marty Natalegawa juga melakukan diplomasi untuk mendorong negara Islam yang tergabung organisasi kerja sama Islam OKI untuk datang langsung ke lokasi untuk mengetahui hal sebenarnya yang terjadi di Myanmar.

"Harapan saya OKI, PBB, Asean, Myanmar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan solusi yang baik," kata SBY.

Yudhoyono juga menyerukan pada rakyat Indonesia yang memilki solidarias untuk memberi bantuan dan kepeduliannya.

sumber :klik

"Ada satu juta yang diblokir," katanya usai menyerahkan Mobil Pelayanan Internet Kecamatan di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan, terdapat lima miliar situs internasional yang aktif, dan pihaknya tidak bisa memantau seluruh situs tiap hari.

"Kami tidak bisa memplototi satu per satu tiap hari," katanya.

Ia mengatakan, menindak tegas setiap situs yang kedapatan memiliki konten porno, namun belum bisa bekerja maksimal mengingat banyaknya situs yang aktif di dunia maya.

"Kalau situs, kami punya hak untuk menindak. Kami blokir semua yang porno," kata Menteri.

Sejak kebijakan pemblokiran situs porno dilakukan pemerintah, kata Tifatul, maka konten berisi pornografi semakin berkurang.

"Kalau sekarang menjadi film atau video pornografi sudah sulit mengaksesnya, kalau foto porno memang belum terlalu optimal, tetapi ke depan akan terus kita tingkatkan," kata Tifatul.

Direktur Bisnis Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Azhar Hasyim, mengatakan bahwa rata-rata memblokir 100 situs per hari dan tidak terdapat situs pornografi berdomain Indonesia (.id).

Kemkominfo, menurut Azhar, berencana melakukan koordinasi dengan perusahaan situs pencari di Internet, Google, terkait penggunaan kata-kata kunci yang umum dipakai situs-situs pornografi.

"Kami belum melakukan pembicaraan dengan Google, tapi dengan YouTube sudah," kata Azhar.

Azhar menjelaskan, Kemkominfo tidak sepenuhnya berkapasitas menutup situs-situs mengandung pornografi berdomain komersial (.com) karena tidak terdaftar di Indonesia.

Ia menambahkan, pengaduan situs-situs pornografi dan sarana kontrol teknologi dunia siber kepada masyarakat melalui kanal trustpositif.kominfo.go.id yang dikelola Kemkominfo.

sumber : klik

JAKARTA: Ekonomi Indonesia selama kuartal kedua tahun ini tercatat tumbuh sebesar 6,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 53,5%.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menyampaikan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah masing-masing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebanyak 32,9% dan 9,0%.

“Sedangkan peranan ekspor dan impor masing-masing sebesar 24,3% dan 26,6%,” ujarnya hari ini, Senin(6/8/2012).

Adapun, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada kuartal kedua tahun ini masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5%. Selanjutnya, diikuti Pulau Sumatera 23,6%, Pulau Kalimantan 9,5%, Pulau Sulawesi 4,8%, sisanya 4,6% di pulau-pulau lain.

sumber :klik

"2012 juga meningkat sekali mungkin sudah 170 triliun untuk 2012. Kalau rencana 2013 barangkali naik, di atas Rp200 triliun," kata Hatta di Jakarta, Rabu.

Diharapkan, peningkatan belanja infrastruktur tersebut juga akan diikuti dengan percepatan penyerapan. "Ini yang saya katakan kalau infrastruktur yang kita tidak cepat maka akan ngerem lagi," ujarnya.

Selain itu, Hatta juga mengungkapkan transfer dana ke daerah juga akan meningkat seiring dengan peningkatan APBN 2013. Hal ini di antaranya disebabkan karena minimal 26 persen dari APBN digunakan untuk dana alokasi umum (DAU).

"DAU minimal 26 persen dari bujet. Kalau APBN meningkat Rp1.400 triliun otomatis DAU meningkat, otomatis transfer daerah meningkat," paparnya.

Terkait dengan jumlah subsidi BBM, Hatta masih enggan memberikan informasi. "Kalau angka jangan dulu, nanti Presiden," tukasnya.

Namun demikian, kebijakan untuk mengendalikan dan penghematan BBM yang telah dijalankan saat ini akan diteruskan. "Penghematan dan pengendalian sudah menjadi keputusan berjalan terus," tuturnya.

Sementara itu, pada 16 Agustus 2012 nanti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan RAPBN 2013 dan nota keuangan di depan DPR.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri buka puasa di Kediaman Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pada 2013 nanti, dana transfer ke daerah di APBN 2013 akan melampaui Rp500 triliun.

sumber: klik

Ibarat rumah yang sedang terpakai, kita bukan bergegas mematikan apinya, kita malah terus memperdebatkan siapa yang lebih berhak untuk mematikan api. Dengan sikap seperti itu tidak usah heran apabila api malah semakin membesar dan menghabiskan semua yang ada.



Tarik menarik antara polisi dan KPK dalam korupsi simulator SIM yang kita khawatirkan adalah dampaknya terhadap kepastian hukum. Bagaimana untuk satu kasus korupsi yang sama sampai ada dua institusi penegak hukum berbeda yang menanganinya.



Kalau kita biarkan persoalan ini terus bergulir tidak terbayang komplikasi yang terjadi dalam penegakan hukum ke depan. Hakim pasti akan kebingungan ada tuntutan berbeda atas sebuah kasus korupsi yang sama.



Bukan mustahil tuntutan kepada mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang ditangani KPK berbeda dengan tuntutan yang dihadapi Wakil Kepala Korlantas Brigjen Didik Purnomo yang kasusnya ditangani Polri. Dalam konteks pembangunan kesadaran hukum di masyarakat, perebutan penanganan hukum antara polisi dan KPK menjadi contoh yang tidak baik.



Atas dasar itulah kita mendorong agar diambil sikap untuk menciptakan kepastian hukum. Kita tidak perlu kebingungan untuk menuntaskan perbedaan ini karena sudah ada undang-undang yang mengatur semua itu.



UU KPK secara tegas mengatakan bahwa apabila ada kasus korupsi yang disidik oleh KPK, maka institusi penegak hukum lain harus menyerahkan kasus tersebut ke KPK. Sebagai institusi yang "extraordinary", KPK mempunyai kewenangan yang jauh lebih tinggi dari polisi maupun kejaksaan.



Polisi tidak perlu lagi mempertanyakan kembali kewenangan tersebut. KPK memang dibentuk atas kesepakatan kita bersama untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. KPK dilahirkan karena polisi dan kejaksaan yang semula mempunyai kewenangan itu, bukan hanya tidak mampu memberantas korupsi, tetapi menjadi bagian dari pelaku korupsi itu sendiri.



Kasus dugaan korupsi pada pengadaan simulator SIM merupakan kasus terakhir yang melibat oknum polisi dalam kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung ada dua jenderal yang diduga terlibat dan untuk itulah KPK menetapkan keduanya menjadi tersangka bersama pelaku-pelaku yang lain.



Kalau sekarang banyak pihak mendesak Presiden menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Negara untuk menghentikan perseteruan antara polisi dan KPK, itu sangat bisa dimengerti. Sebagai seorang Kepala Negara, Presiden tidak boleh membiarkan terjadinya ketidakpastian dalam penegakan hukum.



Langkah yang ditempuh Presiden untuk menyelesaikan persoalan ini bukanlah bentuk intervensi hukum. Sebab langkah yang diambil bukan dalam kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai seorang kepala negara. Sikap kenegarawan dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tidak berujung pada dua lembaga penegak hukum.



Kepala Negara cukup mengacu kepada undang-undang yang sudah jelas bunyi perintahnya. Tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi karena tidak ada lagi yang abu-abu dalam langkah pemberantasan korupsi.



Tarik menarik kewenangan antara polisi dan KPK sendiri sekarang ini sudah pokrol bambu. Polisi tetap bersikukuh pada memorandum of understanding yang ditandatangani bersama KPK bahwa lembaga penegak hukum dilarang mengintervensi proses penyidikan yang sedang dilakukan penegak hukum yang lain.



Polisi merasa bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Oleh karena itu mereka merasa terusik ketika KPK kemudian ikut masuk dan menyelidiki kasus yang sedang mereka tangani. Itulah yang menjadi dasar mengapa mereka tidak pernah akan mau menyerahkan kasus korupsi simulator SIM ke KPK.



Hanya saja kesungguhan polisi memang pantas dipertanyakan karena pada bulan Mei mereka mengirimkan hak jawab ke Majalah Tempo atas tulisan tentang dugaan korupsi di Korlantas. Dalam surat pembaca yang disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution jelas-jelas dikatakan bahwa dari hasil pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti terjadinya korupsi dalam pengadaan simulator SIM.



Atas dasar itu memang menjadi tanda tanya ketika Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan bahwa pihak sudah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus tersebut. Inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa polisi hanya mencoba menutupi kasus korupsi ini dan karena itu tidak mau menyerahkannya kepada KPK.



Sekarang ini yang kita butuhkan hanyalah kedewasaan dan kebesaran hati dari semua pihak. Apa yang kita lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu maka kita harus mau mendahulukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini.

sumber : klik